radarseluma.com BENGKULU SELATAN - Tenaga non ASN atau honorer mulai dihapuskan, terhitung tahun 2023 mendatang. Bahkan, terkait penghapusan tenaga honorer di setiap pemerintahan ini, disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo sesuai surat dengan Nomor B/185/M.SM.02.03/2022. Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hanya saja, dengan adanya pemberlakuan itu, akan berbuntut panjang dengan terjadinya penambahan angka pengangguran di setiap daerah, termasuk di Kabupaten BS.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) BS Nusmanto M Adil, ST melalui Plt Kabid Anggaran Deli Ardiansyah, SE menuturkan, jika penghapusan tenaga non ASN sudah berlaku, maka bakal ada ribuan tenaga honorer di Kabupaten BS tidak bekerja lagi. Sehingga, dengan demikian akan menambah angka pengangguran baru di BS.
"Saat ini di Kabupaten BS memiliki tenaga honorer sebanyak 2.640 orang. Mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga administrasi,"ungkap Deli Ardiansyah.
Dikatakan Deli Ardiansyah, kini tenaga honorer di BS sebanyak 2.740 orang. Untuk itu, kami berharap jika tenaga honorer dihapus, diharapkan nanti ada solusi agar mereka bisa tetap dipekerjakan. Sebab, tenaga honorer tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu memperlancar pekerjaan.
"Semoga dengan ada intruksi MenPAN-RB nantinya mereka honorer ada solusi agar tidak dirumahkan,"ucap Deli sapaan akrap.
Sementara itu, Romi Syaferi salah satu tenaga honorer di Sekretariat DPRD BS mengaku, sudah mengabdi sejak tahun 2005 lalu atau sejak 17 tahun silam, dan merasa sangat sedih dengan adanya aturan penghapusan tenaga hononer. Sebab, akan sangat berdampak pada dirinya dan honorer lainnya yang akan hilang pekerjaan.
"Berharap tenaga honorer tetap bisa dipertahankan. Hanya saja, jika pemerintah tetap menghapuskan tenaga honorer, dirinya mengharapkan adanya solusi lain agar tenaga honorer yang lain tetap bisa bekerja. Sebab jika tidak bekerja lagi, maka sumber penghasilan bagi keluarganya akan hilang,"pungkas Tomi.
Selain itu, kalau honorer dihapus, kami sudah 17 tahun sebagai tenaga honorer ini akan hilang pekerjaan. Jika tidak bekerja lagi, bagaimana kami menghidupi keluarga dirumah.
"Semoga nanti ada solusi terbaik agar kami bisa tetap bekerja,"harap Romi.
Hal senada diutarakan Edo Saputra, tenaga honorer sekretariat DPRD BS, mengaku pasrah atas putusan pemerintah. Namun, dirinya tetap berharap pemerintah tetap mempertahankan tenaga honorer yang ada dengan membuat kebijakan baru. Sehingga, para tenaga honorer saat ini tidak hilang pekerjaannya. "Ya, mohon ada kebijakan baru dari pemerintah agar kami bisa tetap bekerja,"pungkas Edo.(yes)