Program Sekolah Gratis Dinilai Pemaksaan

radarselumaonline.comBENGKULU - Janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Yakni program pendidikan gratis tingkat SMA/SMK/SLBN di Provinsi Bengkulu dinilai cendrung dipaksakan, Dikatakan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal terlebih sampai dengan saat ini praktik pungutan pada sejumlah sekolah masih terjadi. Lanjut Zainal, jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka sekolah tidak bisa menanggungi seluruh kebutuhan yang ada di sekolah. \"Selain janji kampanye, program pendidikan gratis ini juga terkesan dipaksakan karena hanya mengandalkan dana BOS yang pelaksanaannya harus seoptimal mungkin. Kita yakini dana BOS itu bisa digunakan dengan optimal, tetapi tidak bisa menanggulangi seluruh kebutuhan sekolah,\"sesal Zainal pada Jumat. Pasalnya memang masih terjadinya praktik pungutan di sekolah berkedok Iuran Pembinaan Pendidikan (IPP), yang disampaikan masyarakat secara langsung kepadanya. \"Masyarakat berasumsi dengan keberadaan Surat Edaran (SE) Gubernur, seharusnya sekolah itu gratis. Kitapun sebenarnya juga tidak setuju masih adanya praktik pungutan di sekolah,\" katanya. Oleh karena itu lanjut Zainal, terkait program pendidikan gratis ini, ia mengusulkan pada pimpinan Komisi IV agar kembali rapat dengan Dinas Dikbud, Bappeda, termasuk TAPD. Lebih lanjut dia menyarankan, kepada sekolah, selagi SE Gubernur tersebut belum dicabut sebaiknya jangan dulu melakukan praktik pungutan. Apalagi seiring dengan itu diminta kepada Gubernur untuk meninjau ulang SE tersebut. Mengingat ini bisa menjadi bom waktu bagi dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu, terutama tingkat SMA/SMK dan SLBN. \"Terkait program pendidikan gratis ini, pihaknya mendorong agar Pemprov memiliki konsep yang jelas karena sekarang ini terkesan ngambang. Jadi wajar karena itu tadi, konsepnya tidak jelas. Harusnya sejak awal ada konsep, misal seperti di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan konsep subsidi silang,\" pungkas Zainal.(Ken)