Oktober, Pinjam Pakai Lapter II Berakhir

BENGKULU SELATAN – Asisten I Sekdakab BS Yunizar Hasan SH. MAP menuturkan, sesuai dengan nota kesepahaman yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani Pemkab BS bersama pihak TNI AU, batas akhir pinjam pakai Lapangan terbang (Lapter) II yang menjadi pusat perkantoran Pemkab BS akan segera berakhir Oktober tahun ini. Sementara Pemkab BS sudah beberapa kali berjuang meminta kepada pihak TNI AU agar lahan tersebut bisa dihibahkan menjadi milik Pemkab BS. Namun sampai kini kepastian status lahan tersebut tak kunjung ada titik terangnya. “Batas akhir pinjam pakai Lapter II sampai Oktober tahun ini, sejak ditandatangani tahun 2016 lalu. Sampai saat ini Pemkab BS masih terus berusaha kalau bisa dihibahkan ke Pemkab BS, karena dalam waktu dekat ini segera diusulkan ke tim reformasi agraria supaya bisa disampaikan langsung ke Presiden untuk penyelesaianya,”ungkap Yunizar Hasan. Diterangkan Yunizar, keyakinan Pemkab BS bahwa Lapter II bisa dihibahkan didukung adanya perjanjian kerjasama antara Pemkab BS dengan pihak BPN/ATR Provinsi yang ditindaklanjuti pihak kantor BPN/ATR Kabupaten BS untuk membantu memfasilitasi penyelesaian Lapter II. Untuk luasan Lapter II sekitar 331 hektar, namun untuk lahan yang dikuasai kawasan perkantoran sekitar 105 hektar. “Ya, mudah-mudahan upaya perjuangan sebelum berakhir pinjam pakai bisa langsung hibah, dan optimis masih ada peluang untuk didapatkan Pemkab BS, saat ini Pemkab BS bersama Forkomindan dan kantor pertanahan terus berusaha, mudah-mudahan apa yang diinginkan segera terwujud,”tutur Yunizar. Ditambahkan Yunizar, untuk saat ini aset milik Pemkab BS terutama perkantoran sudah cukup banyak, termasuk lahan dan aset yang masih menjadi temuan BPK RI juga segera diselesaikan jika kepastian lahan sudah diserahkan milik Pemkab BS. Namun sampai saat ini, Pemkab BS masih terus berupaya agar ada kejelasan status lahan tersebut untuk dihibahkan atau ada solusi lain. “Saat ini Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan hibah dari Kemenkeu RI. Aset milik TNI AU seluas 300 heaktar lebih itu sudah digarap Pemkab BS dan masyarakat sipil, paling tidak sebagian yang sudah dikuasi bisa dihibahkan ke Pemkab BS,\"pungkasnya.(yes)