Tekan Defisit APBD Seluma 2026 Anggaran Pokir dan Hibah Ditiadakan, DPRD Minta Dibahas Ulang

 

PEMATANG AUR, Seluma, Radarseluma.disway.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar, menyampaikan bahwa turunnya defisit dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026 disebabkan oleh pengurangan sejumlah pos anggaran, termasuk belanja hibah dan penghapusan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggota DPRD.

 

BACA JUGA:Ribuan Tiket Promo Whoosh di Momen Hari Pahlawan Telah Terjual, Mulai 200 Ribu

BACA JUGA:Kolaborasi GTRA di Majalengka, Hasilkan 1.641 Bidang Tanah Bersertipikat

Menurut Samsul, langkah tersebut menjadi salah satu upaya menekan defisit daerah agar keuangan daerah lebih seimbang. Namun, keputusan itu juga membuat DPRD mengembalikan dokumen KUA-PPAS 2026 kepada eksekutif untuk diperbaiki. 

“Defisit memang turun, tapi ini juga karena beberapa pos penting seperti hibah dan Pokir ditiadakan. Jadi perlu dibahas ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan pada kegiatan prioritas,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD Seluma tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran selama tidak menghambat program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Samsul juga berharap eksekutif memberikan penjelasan rinci terkait perubahan tersebut agar pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:BSI Terus Tingkatkan Sistem IT, Dorong Kinerja Semakin Solid

BACA JUGA:Pameran dan KTT Rantai Pasokan Tekstil dan Pakaian Asia-Pasifik 2025, APTEXPO 2025

Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya penyesuaian ulang terhadap belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berpotensi terdampak dari kebijakan efisiensi ini. “Kami tidak ingin penghematan justru mengorbankan layanan dasar bagi masyarakat. Harus ada keseimbangan antara penghematan dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.(adt)

 

Sumber: