KPK Beri Tenggat 15 November, Pemkab Seluma Percepat Tindak Lanjut SPI

KPK Beri Tenggat 15 November, Pemkab Seluma Percepat Tindak Lanjut SPI

Kantor Bupati Seluma--

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.disway.id- Pemerintah Kabupaten Seluma diminta segera merampungkan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung ditetapkan hingga 15 November 2026.

 

BACA JUGA:Kemnaker Optimalkan SIAPkerja untuk Perluas Akses Informasi Pasar Kerja

Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Seluma telah menggelar rapat koordinasi bersama tim KPK di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Rabu (11/11).

Dalam pembahasan itu, pemerintah daerah diminta memastikan setiap rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dapat dibuktikan melalui data dan dokumen pendukung.

Koordinator Tim Direktorat Monitoring KPK, Timotius Hendrik Partohap, menyampaikan bahwa sejumlah langkah perbaikan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemkab Seluma. Namun, pelaporannya masih perlu diselesaikan.

"Kami sudah sepakat bahwa sebelum tanggal 15 November ini data sudah bisa dikirimkan ke KPK," ujar Timotius.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tindak lanjut tidak semestinya hanya diukur dari kelengkapan administrasi.

"Pada dasarnya, tindak lanjut ini tidak perlu berkutat pada level administrasi atau kesamaan nomenklatur saja, melainkan pada dampak nyata dari apa yang dilakukan," lanjutnya.

Berdasarkan hasil SPI 2025, Kabupaten Seluma memperoleh nilai 75,86 untuk penilaian internal dengan kategori waspada. Sementara penilaian eksternal mencapai 87,6 dengan kategori terjaga.

BACA JUGA:Inspektorat Seluma Siapkan Audit Khusus Tiga Desa

Hasil tersebut menjadi perhatian bagi seluruh perangkat daerah agar terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan praktik korupsi.

Pemkab Seluma diharapkan menjadikan rekomendasi KPK sebagai bahan pembenahan menyeluruh, sehingga peningkatan integritas tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi juga dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.(adt)

Sumber: