Tuntut Negara Bertanggung Jawab, Massa di Bengkulu Serukan: Matikan Api Serentak!

 

BENGKULU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama lebih dari tiga bulan telah memicu krisis lingkungan, kesehatan, hingga kemanusiaan. Namun, penanganan yang dinilai belum optimal mendorong gelombang protes terhadap pemerintah. Massa aksi menuntut negara bertanggung jawab dan segera mengambil langkah nyata untuk memadamkan api yang terus meluas.

Data Genesis mencatat, sejak Januari 2026, sekitar 677 ribu hektare hutan dan lahan di Indonesia telah terbakar. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 21 Oktober 2026, akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai 333.470 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 258.298 kasus terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun, sedangkan 75.172 kasus menimpa anak-anak berusia 0–5 tahun. Kasus ISPA dilaporkan tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.

 

BACA JUGA:Pertalite Kosong Tiga Hari, Aktivitas Warga Tais Sempat Terganggu

BACA JUGA:Beredar SK Baru DPP PPP, DPW PPP Kembali Dipimpin Erwin Octavian

 

Dampak karhutla juga menjadi sorotan dunia karena besarnya emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Berdasarkan data layanan pemantauan atmosfer Uni Eropa, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), Indonesia mencatat emisi karbon akibat karhutla sekitar 2.651 kiloton per hari selama periode 1–20 Oktober 2026.

Situasi tersebut mendorong organisasi lingkungan Kanopi Hijau Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mahasiswa Universitas Bengkulu dan Universitas Dehasen (Unived), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Kubu Solidaritas Korban Kebakaran Hutan dan Lahan menggelar aksi di kawasan Simpang Lima, Kota Bengkulu, Selasa (27/10).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah bertanggung jawab atas meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang dinilai telah mengancam keselamatan masyarakat.

Koordinator aksi, Paet Lubis, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gagal menangani persoalan karhutla secara serius.

Menurutnya, kebakaran yang terus berlangsung di berbagai wilayah menunjukkan perlunya langkah konkret dan terkoordinasi dari pemerintah untuk menghentikan api sekaligus melindungi masyarakat terdampak.

Paet menegaskan, negara seharusnya tidak hanya bertindak ketika bencana telah meluas. Pemerintah harus melakukan mitigasi risiko, memperketat pengawasan terhadap wilayah konsesi, mencegah munculnya titik api, serta memastikan pemadaman dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Sumber: