DPRD Seluma Hearing dengan PT ESDMu, Gerakan Penolak Tambang Emas Malah Tak Diundang!

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.disway.id– Rencana DPRD Kabupaten Seluma menggelar hearing bersama PT Energi Swadinamika Muda (ESDMu) terkait rencana tambang emas di kawasan Bukit Sanggul menuai sorotan. Pasalnya, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anak Ulu Alas Tolak Tambang emas disebut tidak dilibatkan dalam agenda tersebut.

 

BACA JUGA:Dua Kali Jadi Wabup, Gustianto Punya Modal Pengalaman dan Kedekatan dengan Rakyat Menuju Pilkada Seluma 2029

Padahal, gerakan masyarakat tersebut selama ini secara tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan emas di kawasan Bukit Sanggul. Keterlibatan perwakilan mereka dinilai penting agar DPRD Seluma dapat mendengar secara langsung alasan dan aspirasi masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan tersebut.

Tidak dilibatkannya kelompok penolak tambang dalam hearing itu dikhawatirkan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, apabila pembahasan hanya melibatkan pihak pemerintah daerah dan perusahaan, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka.

Masyarakat juga dinilai perlu dilibatkan secara langsung dalam pembahasan rencana pertambangan tersebut. Sebab, warga yang tinggal di sekitar kawasan itulah yang nantinya berpotensi bersentuhan langsung dengan aktivitas perusahaan beserta dampaknya.

Sementara itu, para anggota DPRD maupun pejabat pemerintah daerah tidak seluruhnya berdomisili di wilayah yang berdekatan dengan lokasi rencana pertambangan. Karena itu, aspirasi warga yang berpotensi terdampak dinilai perlu menjadi bagian penting dalam proses pembahasan.

“Untuk saat ini tidak ada gerakan masyarakat dilibatkan sedikit pun,” kata Muklas Adi Putra.

 

BACA JUGA:Pemerhati Seluma Soroti Semarak Merah Putih di Halaman Masjid Baitul Falihin, Sebut Etika dan Norma Agama

Kondisi ini menjadi perhatian terkait pentingnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam setiap pembahasan rencana pertambangan emas di Bukit Sanggul. Hearing diharapkan tidak hanya menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan alasan penolakan serta kekhawatiran mereka secara langsung.(adt)

Sumber: