DPRD Seluma Dukung TPP PNS Seluma Dikurangi, Terkait Anggaran

DPRD Seluma Dukung TPP PNS Seluma Dikurangi, Terkait Anggaran

Waka DPRD Seluma, Sugeng--

 

Seluma, Radarseluma.Disway.id - Terkait belanja pegawai yang  saat ini sudah overload. Bahkan sudah lebih dari 65 persen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma mendukung soal wacana akan mengevaluasi dan menyesuaikan besaran tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Seluma.

 

BACA JUGA:Terkait Ijin Warung di TWA, Kades Pasar Seluma Dilaporkan wARGA! Sedang Ditelaah

BACA JUGA:Toyota Kijang Innova Reborn Populer dan Ternama di Pasar Otomotif Indonesia Desain Canggih dan Mewah

Wacana ini mendapatkan dukungan dari DPRD Seluma. Pasalnya, DPRD Seluma tidak setuju jika TPP PNS dipotong sampai 50 persen. Karena hal itu akan berpengaruh pada kinerja PNS. Namun jika dipotong atau dikurangi beberapa persen maka hal itu disetujui oleh DPRD Seluma.

 

Hal ini disampaikan oleh Waka II DPRD Seluma Sugeng Zonrio.  Sugeng mengatakan saat ini saja kinerja PNS banyak yang malas. Padahal sudah menerima TPP. Apalagi jika dikurangi sampai 50 persen. Maka dipastikan akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. "Kalau dipotong sampai 50 persen, maka dikhawatirkan sangat berpengaruh pada kinerja. Serta menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Jika ingin dikurangi, maka cukup beberapa persen saja," saran Waka II DPRD Seluma.

 

Sementara itu, Pj Sekda Seluma Deddy Ramdhani mengatakan bahwa rencana revisi TPP ini akan dibahas pada APBD Perubahan tahun 2025 ini. Untuk sisa pembayaran TPP di tahun 2025 ini. Namun mengenai berapa persen akan dilakukan pengurangan. Sampai saat ini belum dihahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

BACA JUGA:Dorong Daya Beli, BRI Berhasil Salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Senilai Rp1,72 Triliun ke 2,8 Juta Pekerja

BACA JUGA:Alasan Pasta Gigi Zact Bisa Membantu Menghilangkan dan Memutihkan Gigi

"Untuk tahun 2025 ini besaran TPP mencapai Rp 58 miliar. Memang ada wacana untuk merevisi besaran TPP bagi PNS. Tapi belum final dan belum dibahas oleh TAPD. Langkah ini diambil karena saat ini belanja pegawai sudah mencapai 65 persen dari total APBD. Padahal idealnya maksimal 35 persen," pungkas Pj Sekda Seluma.(adt)

Sumber: