Stabilitas APBN Masih Terjaga di Tengah Tantangan

 

JAKARTA, Radarseluma.Disway.id - Hingga Apr-25, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus sebesar IDR4,3 triliun atau setara 0,02% terhadap PDB. Surplus ini mencerminkan ketahanan fiskal Indonesia di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan global. Penerimaan negara mulai pulih setelah tertekan pada awal tahun akibat restitusi pajak dan penerapan metode perhitungan TER. 

 

BACA JUGA:Polisi Sempat Amankan Penjual Bensin Eceran Rp 80 Ribu di Seluma

BACA JUGA:Toyota Hilux: Mobil Double Cabin dengan Desain Canggih dan Fitur Otomotif Populer di Indonesia

Belanja pemerintah belum maksimal, akselerasi diharapkan dalam waktu dekat. 

Realisasi belanja pemerintah hingga April 2025 baru mencapai IDR806,2 triliun atau 22,3% dari pagu anggaran, tertinggal dibandingkan rata-rata dua tahun terakhir. Penundaan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi, realokasi, serta sinkronisasi data bansos. Namun demikian, pada kuartal II 2025, belanja pemerintah diperkirakan meningkat seiring rencana peluncuran enam paket insentif oleh pemerintah mulai 5 Juni 2025, yang diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan dipastikan akan memperbesar porsi belanja sosial dan subsidi dalam APBN, terutama selama Juni–Juli. 

 

Risiko fiskal tetap tinggi di tengah ketergantungan pada faktor eksternal. 

Di tengah penguatan nilai tukar Rupiah ke IDR16.222/USD yang mendekati target pemerintah, tekanan terhadap postur fiskal tetap signifikan. Penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO berpotensi menurunkan penerimaan negara, meskipun bea keluar sempat melonjak 95% (yoy) pada April karena stabilnya harga CPO dan izin ekspor tembaga. Sementara itu, depresiasi Rupiah yang mendadak dapat meningkatkan beban bunga utang dan subsidi energi dengan sensitivitas sebesar IDR3,4 triliun untuk setiap 100 poin depresiasi. 

 

Defisit fiskal diperkirakan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan. 

Kami memperkirakan defisit fiskal tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3% PDB, meskipun terdapat potensi pelebaran dari target peerintah sebesar 2,5% akibat dinamika global.

 

Sumber: